“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PADA KAWASAN BEKAS PANGKALAN UDARA DI NAGARI GADUIK KABUPATEN AGAM”

ABSTRAK Dalam upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah maka Undang-undang Pokok Agraria telah mewajibkan kepada pemerintah supaya melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dalam kegiatannya baik dilaksanakan secara sistematik maupun sporadik dengan menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya. Kajian lebih kritis tentang pemberian pelindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah menyangkut klaim serta penguasaan atas hak tanah yang telah memiliki sertipikat. Yang menjadi persolan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam Yang Sekarang di Blokir? 2) Mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam Memblokir Sertipikat Tanah Di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam ?. 3) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Yang Telah Memiliki Sertipikat?. Penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan di kawasan bekas pangkalan udara sesuai dengan prosedur perundang-udangan. Terjadinya Pemblokiran sertipikat Hak Milik Atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam disebabkan adanya permohonan pemblokiran oleh TNI AURI Sutan Sjahrir Padang. Sertipikat hak atas tanah disebut sebagai bukti terkuat dalam membuktikan hubungan hukum dari suatu hak atas tanah. Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Pemblokiran, Perlindungan Huku